GoLinkNews
      Golinknews.com      Online Single Submission (OSS)      GolinkUKM      Golink-RTRW      GolinkRPETRA      GolinkDasboard      GolinkFOOD      SuratKU

 Berita  admin   Rabu, 24 Oktober 2018   237 kali


Sesuai aturan pemilik apotek harus apoteker

Tana Paser (golinknews.com) Pemerintah Kabupaten Paser menertibkan perijinan apotek dan toko obat yang ada di daerah itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018.

Kabag Bina Kesra II Setda Kabupaten Paser Dharni Hariyati mengatakan penertiban perijinan apotek dan toko obat itu terkait metode perijinan secara elektronik yaitu Online Single Submission (OSS).

“Kami rapat dengan stakeholder terkait, tentang perijinan apotek dan toko obat untuk menindaklanjuti Permenkes Nomor 26 Tahun 2018,” kata Dharni usai menggelar rapat di Kantor Bupati, Selasa (23/10).

Dalam sistem perijianan OSS itu kata Dharni diatur bahwa pemilik apotek harus seorang apoteker dan pemilik toko obat harus seorang analis kesehatan dengan latar belakang Pendidikan minimal D3 apoteker.

Namun pada kenyataannya dari 34 apotek di daerah itu hanya 5 apotek saja yang sesuai dengan aturan tersebut.

“Dari 34 apotek yang ada, hanya 5 apotek yang dimiliki apoteker. Selebihnya dimiliki pemilik modal,” kata Dharni.

Meski aturan tersebut tidak langsung akan diberlakukan, Pemkab Paser dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, guna mendapatkan keputusan yang akan diberlakukan.

“Kita akan sosialisasikan dulu. Kami harap dinas perijinan dan Dinas Kesehatan dapat melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha,” ucap Dharni.

Diakui Dharni, persoalan tersebut tidak hanya berlaku di Kabupaten Paser saja, melainkan juga berlaku di daerah lain. Oleh karena itu Pemkab Paser akan mencari solusi terbaik, terutama dengan menertibkan perijinan kepada apotek yang telah habis masa ijinnya.

Terkait akan dibuatnya payung hukum yang mengatur persoalan itu, menurut Dharni, bukan tidak mungkin Pemkab Paser akan menguatkannya dengan mengeluarkan peraturan bisa berupa Peraturan Bupati.

“Bisa saja nanti berupa Peraturan Bupati terkait perijinan apotek ini. Makanya diharap Dinas Kesehatan dan Perijinanan dapat mensosialisasikan aturan Permenkes itu,” tutur Dharni.(Roli)